Media – Baru-baru ini, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber yang mengganggu berbagai layanan publik. Meskipun serangan ini tidak menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, namun insiden tersebut telah mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia, memperlihatkan ketidakmampuan dalam mengantisipasi serangan semacam itu.
Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), menjadi sorotan utama. Menurutnya, serangan siber ini melibatkan pengiriman malware oleh para peretas yang mengenkripsi data di PDN dan meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat (AS). Menyusul insiden tersebut, desakan agar Budi Arie mundur dari jabatannya semakin menguat. Banyak pihak menganggap dia harus bertanggung jawab atas terjadinya serangan ini.
Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) bahkan meluncurkan petisi di change.org, meminta Budi Arie Setiadi mundur dari posisinya. Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif Safenet, menyatakan bahwa petisi tersebut adalah upaya untuk menyuarakan tanggung jawab atas serangan siber yang puncaknya adalah peretasan PDN.
Di sisi lain, Budi Arie Setiadi memilih untuk tidak berkomentar banyak mengenai petisi ini. Dia menyatakan bahwa petisi adalah hak rakyat untuk mengekspresikan keinginan mereka.
Berapa Gaji dan Tunjangan Budi Arie Setiadi?
Lalu, berapa sebenarnya gaji dan tunjangan yang diterima oleh Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo? Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 75/2000 dan Keputusan Presiden (Keppres) 68/2001, gaji pokok menteri Indonesia adalah sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000 per bulan, totalnya menjadi Rp18.648.000 per bulan. Selain itu, para menteri juga menerima tunjangan operasional yang digunakan untuk membiayai kegiatan resmi, meskipun tunjangan ini tidak termasuk dalam komponen take home pay. Para menteri juga mendapatkan fasilitas berupa rumah dan mobil dinas.
Dengan tunjangan dan gaji yang menggiurkan, apakah Budi Arie Setiadi siap melepaskan jabatannya demi memenuhi desakan publik akibat serangan siber? Hanya waktu yang akan menjawab. Media
